Sejak kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1960, Burkina Faso, sebuah negara di tengah Afrika Barat, telah menghadapi banyak masalah dalam hal stabilitas politik dan keamanan. Sejak saat itu, negara ini telah mengalami beberapa kudeta militer. Yang terakhir terjadi pada tahun 2022 ketika militer menggulingkan Presiden Roch Marc Christian Kaboré. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, yang dianggap tidak berhasil menangani ancaman terorisme yang semakin meningkat, terutama di wilayah Sahel yang lebih luas, menyebabkan kudeta tersebut.
Reformasi Sektor Keamanan (SSR) telah dilakukan di Burkina Faso sebagai upaya untuk mengatasi masalah keamanan yang persisten. Tujuan utama SSR adalah untuk meningkatkan efisiensi dan legitimasi angkatan bersenjata negara. Reformasi tersebut bagaimanapun, tidak berjalan mulus. Pendekatan yang cenderung berpusat pada negara merupakan masalah besar karena seringkali mengabaikan peran penting pihak non-negara dalam penyediaan keamanan. Kelompok seperti Kogl-wéogo, angkatan pertahanan komunitas, muncul untuk menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem keamanan negara. Meskipun mereka berusaha untuk mengisi kekurangan angkatan bersenjata resmi, keberadaan mereka juga menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia karena mereka tidak memiliki otoritas hukum yang jelas.
Penguatan angkatan bersenjata lokal telah diupayakan oleh dukungan internasional, terutama dari negara-negara seperti Prancis dan Amerika Serikat, melalui penyediaan sumber daya dan pelatihan. Namun, dukungan ini seringkali lebih menekankan pada penguatan struktur negara daripada membangun kepercayaan komunitas. Ini menciptakan jarak antara masyarakat sipil dan militer, yang dapat menghambat reformasi yang diinginkan. Selain itu, penyebaran senjata api di kalangan warga sipil membuat situasi keamanan Burkina Faso semakin sulit. Dengan semakin banyaknya senjata yang beredar, regulasi yang ketat diperlukan untuk mencegah konflik dan kekerasan. Tanpa aturan yang jelas, keamanan dapat menjadi lebih buruk, dan upaya SSR dapat terhambat. Meskipun ada kemajuan dalam pelaksanaan SSR, masih ada masalah besar. Korupsi, kekurangan sumber daya, dan ketidakpercayaan publik terhadap militer adalah beberapa masalah yang harus ditangani. Untuk reformasi berhasil, masyarakat sipil dan badan legislatif harus berpartisipasi secara aktif. Untuk menciptakan pendekatan yang inklusif dalam keamanan, sangat penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk
komunitas lokal.
Keberhasilan SSR di Burkina Faso bergantung pada dukungan internasional dan penguatan struktur negara, serta kemampuan untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Burkina Faso dapat membangun sistem keamanan yang lebih baik dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam proses reformasi. Pada akhirnya, pendekatan yang inklusif dan partisipatif akan membangun kepercayaan antara militer dan masyarakat, yang dapat mengurangi ketidakstabilan politik dan meningkatkan keamanan negara. Jadi, meskipun Burkina Faso menghadapi banyak tantangan dalam reformasi sektor keamanannya, ada peluang untuk perubahan yang baik. Negara ini dapat mengatasi tantangan saat ini dan membangun masa depan yang lebih aman dan aman bagi warganya dengan berfokus pada kebutuhan masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
