Indonesia merupakan negara berkembang besar akan jumlah penduduk dan luas wilayah. Tentunya sangat berdampak terhadap perekonomin dan pemerataan Pembangunan di seluruh wilayah, namun saat ini faktanya pemerataan di Indonesia belum menyeluruh terealisasi di beberapa wilayah dengan banyak factor baik financial, insfratruktur maupun kemampuan sumber daya yang di miliki. Sedangkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih terpusat di pulau jawa yang padat juga penduduknya hampir 70% dari jumlah penduduk Indoensia. Permasalahan tersebut tentunya menjadi perhatian para pemimpin negara yang memiliki tanggung jawab atas negaranya baik kemajuan negara. Banyak Langkah dan cara namun yang sering menonjol menuju perubahan dan kemajuan salah satunya yaitu Pemindahan Ibu Kota Negara hal itu yang sering dilakukan beberapa negara maju dan berhasil, bagaimanakah dengan Indonesia ?
Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui IKN
Pemindahan Ibu Kota Negara tentunya menjadi Solusi terhadap pemerataan perkonomian, Pembangunan serta kemajuan di harapkan di sebuah negara, salah satunya Indonesia. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo khususnya di akhir kepemimpinan beliau di periode kedua ini Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi perhatian yang serius yang mana tentu tujuannya agar terciptanya pemerataan serta menghilangkan persepsi Jawa Sentris yang sekarang terjadi diperkuat dan di sah kanya UU IKN. Banyak opsi wilayah atau daerah yang dijadikan tempat Ibu Kota Negara namun dengan berbagai kajian dan pertimbangan memutuskan menempatkan pada letak Wilayah Indonesia yaitu pulau Kalimantan yang sekarang di sebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Ibu Kota Nusantara tentunya di harapkan menjadi wajah baru untuk Indonesia baik pemerataan ekonomi, Pembangunan, penduduk serta yang lainnya sebagai Langkah awal kemajuan dan wajar baru Indonesia namun dalam prosesnya banyak hal pro maupun kontra terhadap proyek besar nasional ini baik sosial maupun unsur politik. Dengan adanya Ibu Kota Nusantara tentunya di harapkan dapat menaikan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai aspek bidang, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memang stabil di angka 5% namun tentu sebagai Negara besar harus memiliki capaian yang lebih besar kedepannya termasuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya maupun yang lainnya.
Unsur Kepentingan Pembangunan IKN di tahun Politik
Di tahun 2024 ini merupakan tahun politik di semua unsur baik eksekutif maupun legislatif, tahun dimana pro dan kontra muncul terutama unsur politik. Pembangunan Ibu Kota Nusantara ini memang pada saat pelaksanaanya melalui banyak dinamika mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangunan tidak sepenuhny di biaya negara namun dengan mekanisme kolaborasi juga menarik investor agar masuk dalam proses Pembangunan. Tantang ini tentunya tidak mudah di lalui Presiden Joko Widodo beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang menjadi actor dalam program besar ini, era atau kondisi politik saat ini tentunya berdampak dan memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi kestabilan ekonomi, Masyarakat dan elemen lainnya yang terlibat atau pendukung. Pembangunan IKN tentunya banyak pihak yang menilai dan berpadangan Pro maupun Kontra terutama dari kalangan tokoh, seperti Wakil Presiden RI Ke-10 dan 12 mengatakan “Bagusnya itu akan memberikan otonomi yang lebih baik kepada daerah nanti,” ucap Jusuf Kalla dalam keterangan tertulis,Kamis(22/1/2022).
Tak hanya itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pernah menyampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara bisa menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia sehingga tidak hanya terpaku ke Pulau Jawa namun ke pulau lainnya. "Selama ini, fokus pembangunan banyak dilakukan di Pulau Jawa. Namun, sejak (kepemimpinan) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), sudah banyak pembangunan dan investasi yang dilakukan luar Pulau Jawa. Bahkan, jumlahnya lebih banyak ketimbang di Pulau Jawa,” kata Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (14/10/2022). Namun ada juga kalangan Masyarakat yang kontra akan pemindahan Ibu Kota yaitu dari koalisi masyarakat Kaltim juga mengkhawatirkan IKN bisa menggusur lahan masyarakat adat seperti adat suku Balik dan suku Paser, serta warga transmigran yang bermukim di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). “Mereka sudah lama menghuni di atas lahan 256.000 hektare dalam kawasan itu,” ungkap Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) Kaltim, Yohana Tiko kepada Kompas.com, Jumat (21/1/2022).
Dari persoalan yang timbul terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang di ambil pemerintah menuai pro dan kontra di kalangan Masyarakat, namun dengan adanya UU IKN tentu yang menjadi landasan serta pondasi kuat yang dilakukan pemerintah dengan segala Upaya agar terwujudnya Ibu Kota Baru yang diharapkan berdampak lebih baik untuk Indonesia. Meskipun muncul pertanyaan apakah ada kepentingan lainnya dari Presiden atau pejabat terkait tentunya bukan untuk merugikan Masyarakat Indonesia dan kita harapkan dan berfikir positif meskipun banyak Langkah – Langkah politik yang dilakukan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Semoga Pembangunan Ibu Kota Nusantara memberikan pemerataan ekonomi, Pembangunan insfratruktur serta yang lainnya lebih baik termasuk terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyaraat Indonesia khususnya Masyarakat sekitar yang berdampak lebih baik lagi.
Sudut Pandangan Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara
Namun Nasib Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sekarang dilakukan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo tentunya bisa dilanjutkan oleh Pemerintahan selanjutnya karena pondasi dan dasar – dasar yang dibangunan sudah berjalan dengan baik meskipun masih banyak masalah ataupun PR yang dihadapi.
Dalam Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara tentunya memiliki banyak persepsi dan sudut pandangan dari berbagai persepektif, pertama Jakarta yang selama ini menjadi Ibu Kota Negara tentu tidaklah mudah dalam memikul beban mengingat mayoritas penduduk Indonesia bertransmigasi ke Jakarta dengan banyak hal seperti bekerja atau berwirausaha, lalu selama ini pertumbuhan ekonomi masih terpusatkan di Jawa (Jawa Sentris) diantaranya Jakarta. Dengan kondisi Indonesia sebagai Negara besar dan berkembangan tentunya tidak mudah dalam menghadirkan pemerataan atau Pembangunan secara Bersama-sama ke semua wilayah baik dari segi financial yang belum mampu, akses dan akomodasi yang susah serta hal lainnya sehingga kita masih belum merata secara keseluruhan.
Kedua Pemindahan/Pembangunan Ibu Kota Baru merupakan Impian para pemimpin bangsa di negeri ini yang belum tercapai karena banyak hal, namun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat terealisasi secara bertahap dan di kuatkan dengan adanya UU IKN, Ibu Kota Nusantara tentunya harapan yang kita inginkan dengan banyak Impian seperti Pembangunan yang merata, pertumbuhan ekonomi yang merata serta dapat menyerap tenaga kerja yang berdampak untuk mereka yang masih menganggur juga hal baik lainnya.
Ketiga, Pemindahan/Pembangunan Ibu Kota Negara tentunya tidak semerta-merta mudah dan cepat dilalui karena tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak aspek pertimbangan serta sudut pandang yang perlu di pertimbangan baik secara geologis, kondisi politik, budaya, sosial, pendekatan/adaptasi juga transisi pemindahan kebijakan yang harus di pertimbangkan serta berhati-hati dalam mengambil kebijakan mengingat ini hajat besar bangsa Indonesia secara bertahap dilakukan mengingat Pembangunan Ibu Kota Nusantara tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan perlu colaborasi secara Bersama dalam membangun baik Masyarakat, pemerintah, swasta ataupun investor.
Keempat, Pembangunan Ibu Kota Nusantara tentunya menghadirkan Pro dan Kontra tentu hal tersebut bukanlah hal baru melainkan biasa ada di Tengah Masyarakat, Pemerintah tentunya harus bersinergi dalam hal tersebut, Pro di jadikan motivasi dan penguat dalam membangun namun kontra di jadikan evaluasi dan masukan untuk berhati-hati dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak merugikan Masyarakat/rakyat secara keseluruhan
